Jalatimur.com, Jayapura, – Di tengah berbagai tantangan pendidikan yang terus berkembang, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Papua bersiap memasuki babak baru melalui Pelantikan Pengurus masa bakti 2026-2031 pada 11 Juni 2026 mendatang. Momentum ini menjadi penegasan bahwa sekolah swasta merupakan pilar historis dan mitra strategis yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Papua dan Indonesia.
Pelantikan tersebut rencananya akan dilakukan secara daring oleh Ketua BMPS Nasional dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi yang ada.
Meski dilaksanakan secara virtual, momentum pelantikan ini tetap memiliki makna penting bagi dunia pendidikan swasta di Papua. Di berbagai provinsi lain, pelantikan BMPS dilaksanakan di kantor gubernur dan dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kontribusi pendidikan swasta dalam pembangunan sumber daya manusia.
Ketua BMPS Provinsi Papua terpilih, Silvester Lobya, menegaskan bahwa kehadiran BMPS bukan hanya sebagai wadah koordinasi antar penyelenggara pendidikan swasta, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.
Menurutnya, kepengurusan BMPS yang baru diharapkan mampu memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan swasta, pemerintah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks.
"BMPS hadir untuk membangun kerja sama yang lebih kuat antara sekolah-sekolah swasta dengan pemerintah. Selain itu, pelantikan pengurus baru ini juga menjadi momentum untuk menegaskan bahwa sekolah swasta bukanlah pelengkap atau sekadar pengisi celah dalam sistem pendidikan nasional, melainkan pilar strategis yang telah bekerja jauh sebelum Republik Indonesia berdiri," ujar Silvester.
 |
| Hadir: Bp. Hadiyana, MM (Ketua II, dari Yapis), Bp. Silvester Lobya, S.Sos (Ketua Umum), Bp. Sukariyanto, S.Ip (Ketua III dari Muhammadiyah), dan Demmy Namsa (Sekretaris Umum) |
Ia menjelaskan bahwa sejarah pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga-lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh yayasan, organisasi keagamaan, maupun kelompok masyarakat. Jauh sebelum negara memiliki sistem pendidikan yang terstruktur, sekolah-sekolah swasta telah hadir memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah terpencil.
Namun demikian, hingga saat ini pendidikan swasta masih sering dipandang sebagai pilihan kedua setelah sekolah negeri. Padahal, dalam banyak situasi, sekolah swasta justru mengambil peran yang belum mampu dijangkau oleh negara, baik dari aspek pelayanan, pemerataan akses pendidikan, maupun pembentukan karakter peserta didik.
"Sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan swasta berdiri lebih dahulu dan mengambil peran yang belum mampu diambil negara. Karena itu, keberadaan sekolah swasta bukan sekadar alternatif, melainkan fondasi historis yang menopang hadirnya pendidikan modern di Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, Silvester berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap sekolah swasta melalui kebijakan yang berkeadilan, dukungan pendanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberian ruang yang setara dalam pembangunan pendidikan nasional.
 |
| Suasana Rapat terbatas Pengurus (dok, Pen) |
Melalui kepengurusan BMPS Provinsi Papua periode yang baru, diharapkan lahir berbagai program yang mampu memperkuat kapasitas sekolah swasta, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan swasta agar semakin berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Tanah Papua.
Pelantikan BMPS Provinsi Papua ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan swasta untuk bersama-sama membangun pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.
Untuk itu sudah saatnya pendidikan swasta ditempatkan sebagai mitra sejajar dalam pembangunan pendidikan nasional. Sekolah swasta bukan beban negara, melainkan aset bangsa yang selama puluhan tahun telah ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat.
BMPS Provinsi Papua akan terus memperjuangkan kebijakan yang adil, setara, dan berpihak pada kemajuan seluruh satuan pendidikan swasta di Tanah Papua.
“Mari bergandeng tangan membangun pendidikan yang lebih maju untuk anak negeri Papua,” tutup Silvo, sapaan akrabnya. (Silvo/DNs)
