BMPS Papua: Jangan Matikan Sekolah Swasta, Negeri dan Swasta Sama-Sama Didik Anak Bangsa

Jayapura, JalaTimur.com,- “Sekolah swasta hadir bukan untuk mencari hidup, tapi karena panggilan kemanusiaan,” tegas Silvester Lobya, S.Sos., Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Papua, dalam audiensi BMPS bersama Pemerintah Kota Jayapura di ruang kerja Staf Ahli, bidang SDM & Kemasyarakatan Kantor Walikota Jayapura, Selasa (3/9/2025).

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Di balik keakraban dan persaudaraan yang terbangun, karena sudah saling mengenal, itu tersimpan jeritan panjang pendidikan swasta yang kian terpinggirkan. BMPS datang membawa suara puluhan yayasan besar di Papua: YPK, YPPK, YPPGI, YPA, Yapis, Muhammadiyah, Kalam Kudus, dan Yayasan-yayasan lainnya– yang selama puluhan tahun telah menjadi garda terdepan pendidikan, dari pusat kota hingga pelosok-pelosok pedalaman.

Sekolah Swasta Kian Terdesak

Namun dengan munculnya kepemimpinan yang baru, pemerintah mulai memberlakukan berbagai kebijakan yang dirasa sangat diskriminatif terhadap pendidikan swasta baik secara nasional maupun lokal. “Pemerintah bangun sekolah negeri baru, tambah ruang kelas, tapi lupa sekolah swasta di sebelahnya. Akhirnya siswa menumpuk di sekolah negeri, sementara sekolah swasta kosong,” ujar Silvester.

Di Jawa Barat, satu kelas bisa diisi 50 siswa. Di Papua, situasi serupa mulai terjadi: sekolah negeri membeludak, sementara sekolah swasta kehabisan murid. 

“Ini diskriminasi kebijakan yang tidak adil. Negeri dan swasta sama-sama melayani anak bangsa. Jangan matikan sekolah swasta,” tegasnya.

Guru P3K: Hilang ke Negeri, Swasta Menjerit

Persoalan lain yang mencuat adalah penempatan guru. Felix Rumfandu, M.Pd., perwakilan YPK Tanah Papua, mengungkapkan, “Guru honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah swasta, begitu lulus P3K malah ditarik ke sekolah negeri atau kantor dinas. Yayasan harus mulai lagi dari nol. Padahal guru itu dibentuk, dilahirkan, dan digembleng di sekolah swasta.”

Bahkan di beberapa daerah, karena kekurangan guru, TNI harus turun tangan mengajar, meski tidak memiliki kualifikasi sebagai pendidik. “Ini situasi nyata di Papua. Negara seolah-olah melepas kepala tapi memegang ekor,” pinta Silvester lagi.

Pemerintah Kota: Mengakui, Menyambut, tapi Harus Lebih Berani

Ketua BMPS, Silvester Lobya, Staf Ahli Bidang SDM-Kemasyarakatan, Sem Stenly Merauje, Sekretaris Dinas Pendidikan, Yopi Hanuebi

Menanggapi itu, Sem Stenly Merauje, S.Pak., MM, Staf Ahli Walikota Jayapura, bidang SDM dan Kemasyarakatan, mengakui kontribusi besar sekolah swasta.

“Tanpa yayasan, pemerintah tidak punya apa-apa. Pendidikan swasta adalah pionir, pembawa terang sejak misionaris pertama masuk Papua. Karena itu, pemerintah tidak boleh menutup mata. Kita harus berkolaborasi,” tegasnya.

Ia bahkan mendukung agar guru P3K yang lahir dari sekolah swasta dikembalikan ke yayasan asalnya. 

“Kalau ada kelebihan di satu sekolah, bisa didistribusikan ke sekolah swasta yang kekurangan. Ini soal keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Yopi Hanuebi, menyampaikan kabar gembira: kini ada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2025 yang membuka jalan bagi guru ASN dan P3K untuk diperbantukan ke sekolah swasta.

“Selama ini tidak bisa. Tapi sekarang regulasi memungkinkan. Kami akan dorong agar guru bisa ditempatkan juga di sekolah swasta. Kami juga sudah memberikan hibah kepada yayasan. Harapannya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” katanya.

Namun Yopi juga memberi catatan kritis: “Sekolah swasta harus membenahi mutu. Orang tua mencari sekolah murah tapi berkualitas. Kalau negeri gratis, swasta harus unggul dalam kualitas. Jangan sampai biaya mahal tapi kualitas rendah. Itu PR kita bersama.”

Audiensi ini memperlihatkan satu pesan tegas: sekolah swasta bukan pesaing, melainkan mitra pemerintah. “Jangan sampai negeri diperkuat sementara swasta dipinggirkan. Kalau satu kaki pincang, tubuh pendidikan Papua ikut pincang. Kami hadir untuk melengkapi, bukan menentang pemerintah,” timpal Ex Direktur SE’YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura itu. .

Menunggu Keberanian Politik

Audiensi berakhir dengan komitmen awal pemerintah kota untuk memediasi dan mencari solusi. Namun bagi BMPS, komitmen tanpa aksi nyata hanyalah janji kosong.

Penyerahan Profil BMPS dan Proposal Pelantikan kepada Pemerintahan Kota Jayapura

Kini, bola ada di tangan pemerintah: apakah berani memperjuangkan keadilan bagi sekolah swasta, atau terus membiarkan diskriminasi yang menggerogoti masa depan anak-anak Papua?

BMPS sudah menyalakan obor perjuangan. Saatnya negeri dan swasta benar-benar berjalan bersama, demi pendidikan yang bermutu dan adil untuk semua anak bangsa di tanah Papua. (DNs)