 |
Jayapura, JalaTimur.com,- Kamis, 28 Agustus 2025. Di sebuah ruang pertemuan sederhana di DPR Papua, suasana haru tak bisa ditutupi. Yeyen, Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan (GAP), berdiri penuh rasa syukur. Matanya menatap sosok yang dulu mengajarinya ilmu pengetahuan, “Silvester Lobya, Pak Guru saya,” ucapnya dengan suara penuh hormat. “Terima kasih, Pak Guru. Sudah mendidik saya, hingga hari ini saya bisa berada di sini.” Momen itu bukan sekadar pertemuan politik, melainkan perjumpaan emosional yang merekatkan sejarah perjuangan pendidikan swasta di Papua dengan cita-cita besar untuk masa depan.
Sudah puluhan bahkan ratusan tahun, sekolah-sekolah swasta di Papua berjuang sendiri-sendiri. Mereka hadir di kampung-kampung, di lembah dan gunung, di pesisir dan pulau-pulau kecil, menjangkau anak-anak yang tak pernah tersentuh layanan sekolah negeri. Namun, perjuangan panjang itu nyaris tanpa payung besar yang menyatukan, tanpa wadah resmi yang bisa memperjuangkan hak dan kewajiban mereka secara kolektif.
 |
| Saat Audiensi BMPS bersama Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan (GAP) DPR Papua (Dok, Pen) |
Kini, secercah harapan itu datang melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Papua. Dipimpin oleh Silvester Lobya, seorang guru yang menjadi saksi hidup perjalanan pendidikan swasta di Papua. BMPS diharapkan hadir bukan hanya sebagai organisasi, melainkan rumah bersama. Wadah yang menyatukan kekuatan, menyalakan semangat, dan menjembatani sinergi dengan pemerintah serta legislatif.
“BMPS ini hadir untuk mengakomodasi semua kepengurusan lembaga pendidikan swasta di Papua. Kami ingin menjadi mitra pemerintah, bersinergi dengan DPR, agar lahir kebijakan yang berpihak pada sekolah-sekolah swasta,” ungkap Silvester.
Namun jalan menuju pengakuan resmi tidaklah mudah. Untuk sekadar bertemu para pengambil kebijakan, BMPS harus menunggu berbulan-bulan. Surat-surat audiensi tak kunjung dijawab, pintu-pintu birokrasi begitu lambat terbuka.
“Kami menyurati beberapa instansi untuk audiensi, tapi hampir dua bulan hanya untuk mengecek. Padahal ini menyangkut pendidikan, bukan kepentingan pribadi,” kata pria, yang pernah menjabat sebagai Direktur Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi, selama lebih dari 20-an tahun itu, dengan nada getir.
Di ruang Fraksi GAP itulah, suara BMPS akhirnya menemukan gaung. Yeyen, Ketua Fraksi GAP yang juga anggota Komisi V DPR Papua, menyambut dengan penuh apresiasi. Ia paham betul bahwa pendidikan swasta adalah denyut nadi pendidikan di Papua. Lebih dari itu, ia sendiri adalah bukti hidupnya.
“Saya jebolan sekolah swasta. Saya tahu betul sekolah swasta jauh lebih menjangkau pelosok Papua dibanding sekolah negeri. Karena itu, saya ingin BMPS segera terbentuk resmi dan segera dilantik. Ini penting untuk mendukung seluruh pendidikan swasta di Papua,” ujar Yeyen penuh semangat.
 |
| Perjumpaan Murid dan Guru, Yeyen, Ketua Fraksi GAP DPR Papua dan Silvester Lobya, Ketua BMPS Provinsi Papua (Dok, Pen) |
Apa yang disampaikan BMPS bukan sekadar keluhan, melainkan realitas getir yang sudah lama dirasakan sekolah swasta: jumlah murid yang kian menurun karena kebijakan, guru-guru honor yang setia puluhan tahun justru ditarik menjadi P3K lalu ditempatkan di sekolah negeri, serta keterbatasan dana operasional yang kian mencekik. Padahal, data menunjukkan sekolah swasta justru lebih banyak hadir di wilayah-wilayah terisolasi, tempat di mana negara belum sepenuhnya hadir.
Inilah sebabnya, kehadiran BMPS menjadi krusial. Tidak hanya bagi pengurusnya, tetapi bagi masa depan anak-anak Papua. Sebab tanpa pendidikan swasta, ribuan anak di kampung dan pedalaman bisa kehilangan kesempatan belajar.
Pertemuan hangat di ruang Fraksi GAP, DPR Papua itu menyalakan kembali harapan. BMPS telah menyampaikan aspirasi, para legislator sudah mendengar. Tinggal tindak lanjut lagi bersama Kovisi V, yang membidangi Pendidikan, untuk memantapkan langka BMPS menuju Pelantikan resmi Pengurus BMPS Provinsi Papua di Kantor Gubernur.
“Kami sudah terima aspiranya [BMPS], dan ini kan menyangkut pendidikan di mana Komisi V yang membidangi Pendidikan, dan kebetulan saya meskipun Ketua Fraksi tapi saya dan Ibu Dessy adalah juga anggota komisi V, yang membidangi Pendidikan. Untuk itu, saya rasa lebih cocok kalau kita bicara langsung di ruang komisi V bersama Ketua dan Wakil Ketua agar nanti tindaklanjutnya itu lebih terarah, lebih fokus begitu,” tegas Yeyen, mantap.
Momen pelantikan itu akan menjadi penanda lahirnya sebuah wadah perjuangan bersama, sebuah komitmen baru bahwa negara tidak boleh membiarkan pendidikan swasta berjalan sendirian. Sebaliknya, harus dirangkul, diapresiasi, dan didukung penuh, karena di sanalah denyut pendidikan Papua bertahan hingga hari ini.
 |
| Penyerahan Dokumen Profil BMPS Papua kepada Ketua Fraksi GAP DPR Papua |
Dan ketika itu terjadi, mungkin kita semua akan kembali teringat pada momen sederhana seorang murid yang menatap gurunya: “Terima kasih Pak Guru, berkat pendidikan swasta saya bisa sampai di sini.”
Ikut hadir dalam audiensi itu, perwakilan BMPS: Ketua Umum, Silvester Lobya, S.Sos. Ketua II, Drs. Hadiyana, MM. Sekretaris Umum, Demmy Namsa. Bendahara Umum, Sri Kusrini Triyunianti, SE, Kordinator Bidang Peningkatan Mutu, Wilhelmus Werong, SS., M.Pd. Wakil dari Fraksi Gabungan Gerakan Amanat Persatuan: Ketua, Yeyen, Wakil Ketua, Ibu Dessy, Bendahara Fraksi, Pak Yohanes, dan dua asisten lainnya. (SL/DNs)
